NasionalPileg 2024Pilpres 2024Politik

Anggaran Pilkada 2024, KPU Butuh Kepastian Pemprov NTB

Mataram – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) Suhardi Soud menekan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera memberikan kepastian soal alokasi anggaran Pilkada 2024.

Menurut Soud, porsi anggaran yang ditawarkan oleh Pemprov NTB untuk Pilkada 2024 jauh dari kata ideal untuk penyelenggaraan Pilkada.

Ia khawatir, perhelatan Pilkada 2024 tidak berjalan sesuai rencana akibat terkendala anggaran yang minim.

“Penyelenggara pemilu ini kan harus layak. Karena semua punya segmen-segmen yang harus dibiayai,” kata Soud saat ditemui awak media usai rapat di Kantor DPRD, Senin (2/10).

Soud menerangkan, persoalan negosiasi kesepakatan ini bukan soal kemapuan daerah dalam membiayai Pilkada, namun hal ini murni untuk mewujudkan Pilkada yang layak dan berkualitas.

“Ini bukan soal apakah daerah mampu atau bukan. Tetapi ini kelayakan Pilkada yang kami tawarkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari perhitungan yang dilakukan, Pilkada NTB 2024 diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 166 miliar.

Kendati demikian, pihaknya tetap masih membuka ruang negosiasi dengan pemerintah agar kesempatan anggaran Pilkada ini segera diputuskan.

“Namanya anggaran ini kan harus disepakati bersama. Artinya kita juga melihat kalaupun berkurang, berkurangnya berapa?,” imbuhnya.

Selain itu, Soud juga menyebut bahwa anggaran sebesar Rp 120 miliar yang ditawarkan Pemprov untuk KPU pada Pilkada ini masih jauh dari kata layak.

“Tidak layak, tidak worth it,” tegasnya.

Dalam hal ini kata dia, Pemerintah dan KPU memiliki perhitungan yang berbeda, sehingga benang merah antara kedua belah pihak tak kunjung ketemu.

“Sempat ketemu tapi belum simpul, KPU punya perhitungan berbeda, pemerintah juga punya perhitungan yang terlalu hemat, tetapi kan kita butuh Pilkada yang layak,” bebernya.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, pihaknya tidak akan mungkin menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan porsi kebutuhan.

Artinya kata dia, jika anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu tidak dipakai seluruhnya. Maka wajib hukumnya KPU mengembalikan.

“Sekarang ini bayangkan, kebaikan harga ini sudah naik. Honor naik, barang naik, jumlah penyelenggara juga naik jika dibandingkan dengan tahun 2018,” katanya.

Berdasarkan informasi yang KPU terima, pemerintah baru menyanggupi sebesar Rp 125 miliar, sedangkan penyelenggara butuh Rp 166 miliar.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah menetapkan estimasi kebutuhan anggaran Pilkada NTB 2024 sebesar Rp 160 miliar.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk KPU NTB sebesar Rp 130 miliar dan Bawaslu) NTB sebesar Rp 30 miliar. (Edi Suryansyah)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button