MATARAM – Anggota DPD RI periode 2009-2019 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Diyah Ratu Ganefi angkat bicara perihal usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Menurutnya, perjuangan terwujudnya PPS sudah berlangsung lama. Dirinya turut membersamai dan menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh Pulau Sumbawa memperjuangkan aspirasi tersebut di Senayan kala itu.
Tak hanya itu, Baiq Diyah mengaku beberapa kali ikut acara deklarasi di Sumbawa untuk memperjuangkan percepatan terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa.
“Kalau saya melihat ini semua tergantung dari moratorium. Karena semua dokumen, dukungan, dan kelengkapan administratif sudah tuntas sejak saya masih di DPD RI. Bahkan saat itu almarhumah (Pengusul) Maryam ikut hadir saat sidang paripurna, Saya di komite II dan Almarhum Prof Faruq Komite II Bidang pemerintahan meminta saya membentuk,” kata Baiq Diyah kepada PolitikaNTB pada Rabu (14/5/2025).
Usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebetulnya telah masuk daftar rancangan provinsi pada DOB. Namun, lantaran pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium DOB, maka harapan itu tertunda.
“Saat Paripurna sudah masuk dalam list DOB, tapi langsung kena moratorium dua bulan setelahnya. Itulah yang membuat PPS tertunda sampai hari ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Dukung Aksi 15 Mei di Poto Tano soal Pembentukan PPS, Johan Sebut Seluruh Tokoh Sumbawa Kompak
Baiq Diyah menuturkan, perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa bukan semata karena alasan politik. Tapi merupakan keinginan kolektif seluruh tokoh Pulau Sumbawa yang menginginkan adanya akselerasi pembangunan.
“Tapi saya yakin, begitu moratorium dicabut, PPS akan langsung dimekarkan. Perjuangan masyarakat Sumbawa ini sudah sangat panjang,” jelasnya.
Lebih jauh, Baiq Diyah menyampaikan pandangannya terkait aksi unjuk rasa pada 15 Mei besok di Pelabuhan Poto Tano. Aksi tersebut dilakukan guna meminta pemerintah pusat segera mencabut moratorium DOB dan mengesahkan berdirinya PPS.
“Itu aspirasi teman-teman yang menginginkan PPS, Saya menyayangkan kalau blokade. Harusnya yang digedor itu pemerintah pusat, agar moratorium dibuka,” tegasnya.
Gubernur Iqbal Soal Pembentukan PPS: Itu Ranah Pemerintah Pusat
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara perihal kian menguatnya usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Bahkan, masyarakat Pulau Sumbawa berencana melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei mendatang.
Tak tanggung-tanggung, mereka bakal berupaya menutup Pelabuhan Poto Tano agar Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi mereka.
Perihal tersebut, Iqbal irit bicara. Menurutnya, pembentukan provinis baru merupakan ranah pemerintah pusat.
“Itu bukan keputusan kami di level provinsi. Sehingga tidak perlu ada komentar khusus,” ucap Lalu Iqbal dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Selasa (13/5/2025).
Ketika disinggung bakal adanya aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung pembentukan PPS itu, Iqbal meminta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa, untuk menjaga kesehatan dan keamanan.
Namun soal kelanjutan PPS, Gubernur NTB ini tidak bersedia berkomentar lebih jauh.
“Soal PPS itu ranah pusat. Yang akan melakukan aksi unjuk rasa agar menjaga kesehatan, dan menjaga keamanan daerah,” ungkapnya.
Demo di Pelabuhan Poto Tano
Personel Brimob bakal dikerahkan untuk mengamankan aksi di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat pada 15 Mei mendatanf. Aksi tersebut merupakan unjukrasa besar-besaran mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Kabag Ops Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), AKP I Dewa Gede Wija Astawa mengatakan sejauh ini Polres KSB menyiapkan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Brimob Polres KSB.
“Perintah Pak Kapolres pengamanan maksimal, jadi libatkan Brimob. BKO langsung dari Polres,” katanya pada Senin (12/5/2025).
Aksi tersebut kata Dewa dengan estimasi massa yang cukup besar, mengingat dalam pemberitahuan aksi bahwa aksi melibatkan massa dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa, mulai dari KSB, Sumbawa, Bima, Kota Bima dan Dompu.
“Estimasi kita kurang tahu karena (pemberitahuan aksi) langsung ke Polda. Ini antar kabupaten di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Pihak kepolisian juga kata Dewa telah berkoordinasi dengan ASDP di Poto Tano dan Dinas Perhubungan. Keputusan menyebut penyeberangan tetap normal dan tidak ada penghentian.
“Pelabuhan tetap berjalan, kita sudah berkoordinasi dengan ASDP, dengan Dishub juga,” ujarnya.
Dirinya mengatakan jika saat demo nanti estimasi massa cukup besar yang membutuhkan penambahan personel, Polres KBS akan meminta BKO untuk ikut dalam pengamanan aksi.
Dijelaskan, Dewa mengimbau agar saat aksi nanti, massa tidak menutup akses pelabuhan yang berdampak pada terganggunya aktivitas penyeberangan.
“Kami imbau tidak mengganggu aktivitas penyeberangan. Karena menyangkut kepentingan di sana, ada ekonomi dan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, General Manager ASDP Kayangan, Heru Wahyono mengaku telah mendapat kabar rencana aksi penutupan pelabuhan.
Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait arus pelayaran rute Kayangan – Poto Tano atau sebaliknya pada 15 Mei nanti.
“Kita akan koordinasi dengan stakeholders terkait di Kayangan maupun di Poto Tano,” katanya.
