MATARAM, PolitikaNTB – Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Wirajaya, menyampaikan apresiasi dan catatan strategis atas laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB terkait kinerja fiskal daerah hingga Mei 2025.
Dalam pandangannya, capaian fiskal ini mencerminkan kebangkitan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang untuk membangun keadilan anggaran yang lebih terasa di akar rumput.
“Kinerja fiskal kita menunjukkan arah yang tepat. Namun tugas belum selesai: realisasi anggaran harus disempurnakan dengan distribusi yang adil dan berdampak langsung pada rumah tangga rakyat kecil,” tegas Lalu Wirajaya dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Kamis (26/6/2025).
BACA JUGA: Lalu Wirajaya Hadiri Panen Raya Padi di Lombok Tengah, Presiden Prabowo Beri Arahan Secara Daring
Hingga Mei 2025, NTB berhasil mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp 1,4 triliun (32,65%) dan belanja negara Rp 9,9 triliun (36,10%). Lalu Wirajaya menilai capaian ini sebagai indikator bahwa kebijakan fiskal pusat sudah mulai menyatu dengan dinamika pembangunan di NTB.
“Saya melihat ini sebagai momentum emas. Namun APBN bukan sekadar barisan angka, ia harus menjadi denyut nadi keadilan sosial. Maka PR kita adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara di NTB mampu mengubah wajah desa, mengangkat derajat petani, dan membuka ruang masa depan anak-anak muda kita,” lanjutnya.
Apresiasi untuk Gubernur Lalu Muhamad Iqbal: Pemersatu dan Penjaga Arah
Tak lupa, Politikus Partai Gerindra itu memberi penghormatan khusus kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang dinilai mampu menciptakan iklim birokrasi yang solid, dialogis, dan progresif dalam menyambut arus fiskal pusat.
“Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Iqbal, kita menyaksikan lahirnya pendekatan pembangunan yang lebih beradab yang tidak mengukur keberhasilan dari beton dan angka semata, tapi dari seberapa banyak masyarakat merasa dilibatkan dan dimuliakan,” ucapnya.
Menurutnya, keberanian Gubernur Iqbal dalam membangun diplomasi fiskal ke pusat dan mendorong tata kelola anggaran yang responsif menjadi fondasi kuat untuk membawa NTB keluar dari pusaran ketimpangan struktural.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Lalu Wirajaya menegaskan bahwa DPRD NTB akan terus mengawal efektivitas belanja, termasuk belanja dana desa, bansos, hingga bantuan pendidikan.
“Dana desa bukan hanya untuk membagi-bagikan BLT. Ia harus menjadi benih ekonomi produktif di desa, dari budidaya, wisata lokal, hingga industri rumahan,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Ia menegaskan pentingnya transformasi dari bantuan karitatif menuju pemberdayaan berkelanjutan. Menurutnya, ketahanan pangan dan ketahanan iklim di desa-desa harus menjadi prioritas penggunaan dana transfer ke daerah.
Menutup pernyataannya, Lalu Wirajaya mengingatkan bahwa NTB tengah memasuki masa kritis: era hilirisasi tambang, kebangkitan pariwisata pasca-pandemi, dan munculnya bonus demografi muda.
BACA JUGA: Pimpinan DPRD NTB Apresiasi Pilkada Berjalan Kondusif
“Kita tidak boleh hanya mengejar realisasi anggaran. Kita harus mengejar perubahan struktur ekonomi. Jadikan dana fiskal sebagai jembatan menuju NTB yang adil, hijau, berkelanjutan, dan layak huni bagi generasi mendatang,” tandasnya.
“Sudah saatnya kita tidak hanya menyerap anggaran, tapi juga menyerap harapan rakyat. Mari kita satukan anggaran dengan hati. Karena negara yang besar bukan dilihat dari total APBN-nya, tapi dari seberapa besar ia memanusiakan warganya,” sambung Lalu Wirajaya.
