MATARAM – Sejumlah fraksi pengusul Hak Interpelasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 menuntut pimpinan DPRD NTB segera mengagendakan Sidang Paripurna untuk pembahasan usulan interpelasi DAK 2024 yang sudah diusul Februari lalu.
Tuntutan ini disampaikan anggota DPRD NTB Nashib Ikroman saat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD di Kantor DPRD NTB pada Jumat (11/4/2025).
Rapat paripurna tersebut juga turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran Forkopimda.
“Proses pengambilan keputusan usulan interpelasi DAK ini harus dilakukan dalam sidang paripurna sesuai ketentuan dalam tata tertib,” kata Acip saat melakukan interupsi sebelum sidang ditutup.
Menurutnya, penyampaian sikap penolakan fraksi melalui pembacaan surat masuk, tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam tata tertib. Apalagi, usulan interpelasi DAK ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib, yakni diusulkan minimal 10 orang anggota DPRD yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
Menurutnya, jika ketentuan tatib ini tidak diikuti, maka wajar publik beranggapan, pimpinan DPRD tidak memiliki semangat dan komitmen pelaksanaan good governance di DPRD.
“Tadi saudara Gubernur sudah sampaikan akan melengkapi fasilitas dan infrastruktur DPRD, tentu kita harus malu jika justru pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan optimal,” tandasnya.
Tuntutan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Indra Jaya Usman terkait usulan interpelasi DAK. “Patut dipertanyakan, kenapa terus diulur sidang paripurna pembahasan interpelasi ini,” ungkap Indra.
Menurutnya, jika mengacu surat masuk fraksi yang dibacakan, sudah ada lima fraksi yang menolak, tetapi penolakan ini tidak dalam mekanisme yang diatur dalam tatib.
“Wajar ada kecurigaan ada kepentingan tertentu menghadang interpelasi DAK ini, karena agenda pembahasannya terus diulur,” jelasnya.
Sementara itu, ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda menjawab interupsi soal interpelasi ini, mengaku akan segera melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti interpelasi pengelolaan DAK 2024 ini.
“Kami akan segera rapatkan di Bamus dan pimpinan fraksi,” ungkapnya, kemudian menutup sidang.
