Mataram – Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri usai dilantik bakal fokus menata birokrasi (reformasi birokrasi) berbasis meritokrasi.
Iqbal-Dinda membuka peluang agar pejabat pemprov NTB nantinya akan diisi oleh orang luar NTB ‘pejabat impor’. Informasi yang diserap Politika NTB, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi diisi pejabat impor adalah Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan lain-lain.
“Memang tentu saja akan ada penyesuaian dan dalam prosesnya akan ada anomali muncul itu wajar. Setiap perubahan akan ada cost-nya. Tetapi kita mundur selangkah untuk maju dua langkah nggak apa-apa,” jelas Iqbal.
“Mau impor, mau internal, pokoknya kami cari yang terbaik. Kami menempatkan orang terbaik di tempat terbaik,” imbuhnya.
Iqbal menekankan rencana restrukturisasi OPD untuk merampingkan struktur organisasi itu sebagai upaya efisiensi. Berdasarkan data tim Iqbal-Dinda, jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTB mencapai 99.
“Jumlah itu sudah seperti Asmaul Husna. Setiap UPT dapat gaji struktural, berapa beban struktural yang ditanggung akibat banyaknya UPT ini? Padahal hampir setengah UPT ini tidak bermanfaat. Ketika dicek indikator kinerjanya nggak jelas. Bayangkan kalau kita bisa merampingkan ini berapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan,” ujar Iqbal.
Iqbal menggarisbawahi, banyaknya jabatan kosong di tingkat kepala OPD atau kepala dinas menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan setelah dirinya dilantik 20 Februari 2025.
“Prioritas awal kami mewujudkan meritokrasi. Itu pondasi awal kami. Bulan awal (pasca pelantikan) teman-teman akan banyak fokus ke situ (jabatan kosong),” jelasnya.
