MATARAM, PolitikaNTB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengundang Tim Panitia Seleksi (Pansel) Bank NTB Syariah dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Undangan tersebut dilayangkan sebagai upaya permintaan klarifikasi dan penjelasan dari Tim Pansel dan LPPI perihal kegaduhan yang timbul dalam proses seleksi jajaran pengurus PT Bank NTB Syariah. Hal itu merujuk kepada surat Nomor: 400.14.3/298/SAHLI/2025.

“Dengan hormat, sehubungan dengan maraknya informasi terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur dan ketidak objektifan dalam pelaksanaan seleksi Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah maka untuk mengantisipasi persoalan-persoalan hukum di belakang hari, dengan ini mengundang Bapak/lbu/Saudara untuk silaturrahmi pendalaman informasi sebagai bahan untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur,” bunyi surat yang ditandatangani Staf Ahli Gubernur NTB, Lalu Abdul Wahid sebagaimana dikutip PolitikaNTB pada Senin (16/6/2025).

Surat itu dilengkapi kop Pemprov NTB dan stempel dari Pemprov NTB. Pemanggilan Tim Pansel dan LPPI itu menurut rencana akan dilakukan pada Rabu 18 Juni 2025.

Dari informasi yang dihimpun PolitikaNTB, surat juga ditujukan kepada Pimpinan DPRD NTB. Belakangan, proses seleksi pimpinan PT Bank NTB Syariah memang menimbulkan kegaduhan.

Silang Pendapat Internal DPRD NTB

Pimpinan dan Anggota DPRD NTB berbeda pandangan ihwal proses seleksi jajaran komisaris dan direksi Bank NTB Syariah. Belakangan, polemik perihal seleksi yang dimaksud tersebut memang tengah menuai sorotan.

Keriuhan dipicu munculnya dissenting opinion (pendapat berbeda) dari salah seorang Anggota Pansel Bank NTB Syariah Prof Zainal Asikin. Ia menyebut kerja yang dilakukan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dalam proses seleksi tidak independen.

Merespons dinamika tersebut, DPRD NTB tampak terbelah. Belakangan, dua pendapat berbeda muncul ke publik. Dua pendapat yang dimaksud adalah tanggapan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, serta respons Ketua Fraksi Partai Golkar NTB Hamdan Kasim.

Isvie Minta Gubernur Iqbal Panggil Tim Pansel, Desak Hasil Seleksi Diungkap ke Publik

Guna meredam kegaduhan, Isvie berharap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk tidak diam. Ia bahkan meminta Gubernur Iqbal untuk segera memanggil anggota pansel.

Menurutnya, dissenting opinion yang dibuat Prof Asikin merupakan aspirasi publik yang patut didengar.

“Baiknya, untuk meredakan kegaduhan, Pak Gubernur (Lalu Iqbal) harus secepatnya memanggil seluruh anggota Pansel. Ini karena enggak baik, jika di internal Pansel sampai keluar adanya perbedaan pendapat atas hasilnya,” ujar Isvie dalam keterangan yang diterima PolitikaNTB pada Selasa (10/6/2025).

Setali tiga uang dengan dissenting opinion Prof Asikin, Isvie juga menyoroti kinerja LPPI yang menjadi mitra Pansel. Ia meminta agar hasil kerja LPPI, terutama dalam melakukan seleksi administrasi dan asesemen terhadap para calon direksi, dibuka secara transparan ke publik.

“Jadi, wajar setiap hasil kerja yang sudah dilakukan, harus dibuka ke publik. Ini bagian dari transparansi penggunaan uang daerah yang mesti dipertanggungjawabkan satu rupiah di dalamnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Isvie menegaskan bahwa sebagai bank kebanggaan warga NTB, proses seleksi manajemen Bank NTB Syariah seharusnya memberikan ruang istimewa bagi putra-putri daerah yang memenuhi syarat.

Menurutnya, keberadaan mereka akan memberikan nilai tambah karena memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Ia mencontohkan sejumlah bank daerah seperti Bank Jatim, Bank DKI, dan Bank BJB, yang dalam proses rekrutmennya juga memberi kesempatan besar kepada putra-putri daerah dengan kompetensi dan integritas tinggi.

“Harapan saya, saat perekrutan kali ini, Pansel juga mengedepankan dan mengadopsi cara-cara bank daerah di wilayah lain yang juga memberikan kesempatan seluas-luasnya pada warganya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan,” jelas Isvie.

Ia pun mengingatkan agar Gubernur Iqbal turut memperhatikan masukan masyarakat, demi menghasilkan seleksi yang kredibel dan sesuai harapan rakyat NTB.

“Silakan timsel bekerja secara profesional. Tapi sampaikan juga secara terbuka setiap hasilnya. Intinya, jangan ada yang ditutupi, bila perlu beri nilai khusus pada putra-putri terbaik yang memenuhi persyaratan sebagai calon komisaris dan direksi ke depannya,” tandas Isvie Rupaeda.

Hamdan Kasim Sebut Seleksi Berjalan Profesional, Ibaratkan Permainan Sepak Bola

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTB Hamdan Kasim menyebutkan keriuhan yang terjadi adalah hal yang lumrah. Ia menegaskan, LPPI dan Pansel Bank NTB Syariah telah bekerja profesional.

“Soal ada dissenting opinion (pendapat berbeda) jangan dibesarkan. Jangan nila setitik rusak susu sebelanga,” katanya, Rabu (11/6/2025).

Eks Ketua KNPI Provinsi NTB ini menjelaskan, pansel bekerja panjang, proses dilakukan secara terbuka. LPPI sebagai head hunter, secara profesional menjaring bankir seluruh Indonesia.

“Pak Gubernur sebagai pemegang saham pengendali terang meminta proses dilakukan profesional,” sambungnya.

Terkait pendapat Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, meminta agar Gubernur segera mengambil langkah serius. Ia menyarankan agar seluruh anggota Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Bank NTB Syariah segera dipanggil untuk mengklarifikasi dinamika internal yang terjadi karena munculnya dissenting opinion Prof. Zainal Asikin dinilai tidak perlu.

“Lanjutkan saja semua prosesnya, sekarang nama-nama itu sudah masuk otoritas jasa keuangan (OJK),” ucapnya.

“Prosesnya panjang, berjenjang. Jangan proses belum selesai minta panggil-panggil pansel,” sambungnya.

Politisi yang dikenal sebagai aktivis HMI ini mengibaratkan proses pengisian komisaris dan direksi Bank NTB Syariah seperti sepak bola. Pertandingan baru berjalan 45 menit, masih ada 45 menit lagi mengetahui hasil akhir.

“Masak baru babak pertama ini sudah panggil wasit, panggil hakim garis. Tenang saja ada VAR (tayangan ulang),” tegasnya.
Hamdan melanjutkan, VAR yang dimaksud itu adalah hasil perangkingan dari LPPI dan Pansel terhadap semua calon. Ia pun meyakini keputusan dari LPPI dan Pansel Bank NTB Syariah berjalan kolektif kolegial.

“Kalau karena ada satu orang yang dituduh ini dan itu, tak kemudian membuat semua prosesnya dituduh macam-macam,” ujarnya.

Ia justru mengingatkan, tradisi baik dalam proses pengisian profesional di BUMD era Iqbal-Dinda dikawal dengan elegan. Prosesnya melibatkan lembaga independen dan profesional. Legislatif sebagai mitra eksekutif harusnya berpikiran yang sama.

Lebih jauh, Hamdan Kasim mengaku menghormati pendapat yang disampaikan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda.

“Saya sangat menghormati pendapat Ibu Isvie karena pasti semangat beliau juga untuk perbaikan. Namun, sebagai Ketua Fraksi sekaligus ketua komisi, saya nyatakan dukungan penuh terhadap LPPI dan Pansel dalam proses di Bank NTB Syariah hingga tuntas,” tukasnya.

Disscenting opinion lengkap Anggota Tim Pansel Bank NTB Syariah Prof Zainal Asikin: