PPP NTB

Kuasa Hukum PPP NTB Beberkan Dasar Hukum Pemecatan Akri, Desak DPRD Tak Tunda PAW

Menurut Prof Asikin, keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah Moch. Akri dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tidak…